Kita kembali menyaksikan upaya optimasi yang dipaksakan pada klaster birokrasi yang sudah lama mengalami memory leak. Di Tangerang, peralihan operasional unit pemroses publik (ASN) ke mode terdistribusi atau yang secara populer disebut Work From Home (WFH), tiba-tiba dikemas sebagai ‘momen penerapan teknologi’. Ini adalah upaya labeling ulang terhadap kegagalan manajemen ruang fisik yang sistemik.
Dalam terminologi infrastruktur, kita sedang mencoba mengonfigurasi ribuan node legacy yang terbiasa dengan interkoneksi analog—dokumen fisik dan validasi berbasis kehadiran karbon—menjadi arsitektur serverless yang prematur. Masalahnya, firmware yang terpasang pada node-node ini belum pernah mendapatkan update kernel sejak era sebelum virtualisasi menjadi standar industri.
Memindahkan terminal kerja ke lokalitas terbatas—baik itu ruang tamu yang pengap atau inkubator ekonomi minimalis bernama kamar kost—tanpa melakukan refactoring pada pipeline birokrasi hanyalah sebuah pemindahan beban termal. Unit pemroses pusat mengklaim efisiensi, sementara throughput tetap terhambat oleh latensi manusiawi yang tidak bisa diatasi dengan upgrade bandwidth internet semata.
Klaim bahwa ini adalah kemajuan teknologi merupakan bentuk halusinasi sistemik. Jika sebuah proses tetap membutuhkan durasi berhari-hari untuk satu kali handshake validasi, maka tidak peduli apakah node tersebut berada di kantor pusat atau di titik akses terjauh, sistem tersebut tetaplah bottleneck. Kita tidak sedang membangun smart city; kita hanya sedang menjalankan simulasi uptime di atas infrastruktur yang sedang mengalami kernel panic massal.
Ini adalah ironi dari desentralisasi birokrasi: kita mendapatkan semua hambatan dari sistem terdistribusi tanpa mendapatkan sedikit pun keuntungan dari skalabilitasnya.