Kalau ada satu angka yang membuat saya berhenti scroll dan membaca serius tahun ini, itu bukan valuasi startup AI Silicon Valley. Angka itu adalah Rp 335 triliun — pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026, naik lima kali lipat dari Rp 71 triliun di tahun pertama eksekusi 2025. Itu bukan jumlah yang muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari sebuah eksperimen fiskal yang dimulai sebagai janji kampanye, dijalankan sebagai protokol kedaruratan, dan sekarang dipertaruhkan sebagai program unggulan kabinet.
Agar konteksnya tidak mengawang: Brasil menjalankan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sejak 1955, menjangkau 40 juta siswa dengan anggaran R 976 juta) di 2024. India menjalankan Mid-Day Meal Scheme (sekarang PM-POSHAN) sejak 1995, menjangkau 138 juta anak. Indonesia, di sisi lain, memutuskan mengejar keduanya sekaligus dalam satu program, dengan cakupan 55,1 juta penerima di akhir 2025 dan target 62,4 juta di 2026. Per siswa per tahun, Indonesia membayar sekitar US 24. India, dengan cakupan hampir tiga kali lipat, membayar US$ 18 per siswa.
Pertanyaannya bukan apakah program ini penting. Pertanyaannya adalah apakah kita membeli hasil yang sebanding dengan harga empat belas kali lipat dari negara tetangga yang pertama kali menulis resep program semacam ini.
Realisasi yang tidak pernah utuh
Saya tidak sedang membicarakan janji masa depan. Saya membicarakan data yang sudah ada di depan mata. Pada akhir 2025, realisasi anggaran MBG tercatat di kisaran Rp 51,5–52,9 triliun — atau sekitar 72,5% dari pagu Rp 71 triliun. Itu artinya, dengan struktur yang sudah berjalan setahun penuh, lebih dari seperempat anggaran yang disetujui tidak terserap. Alih-alih menjadi alarm, fakta ini diterjemahkan sebagai alasan untuk menaikkan pagu tahun berikutnya.
Penyerapan yang tidak penuh selalu punya penjelasan resmi yang rapi: dapur yang belum siap, verifikasi vendor yang belum selesai, daerah yang belum mengajukan klaim. Itu penjelasan yang sah. Tapi kalau itu解释, kita perlu bertanya kenapa realisasi Brasil di PNAE konsisten di atas 95% setiap tahun dengan cakupan yang lebih besar dan biaya per siswa yang lebih kecil. Jawabannya tidak sulit ditebak: mereka sudah tujuh puluh tahun menyempurnakan sistem. Kita baru satu tahun.
Vendor sebagai endpoint, patronage sebagai protokol
Aspek arsitektural yang paling menarik dari MBG adalah pemilihan vendor. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap kecamatan adalah unit distribusi utama, dan mereka bermitra dengan dapur-dapur lokal untuk penyediaan makanan. Pola yang muncul di banyak kabupaten: nama-nama yang muncul sebagai pemenang kontrak SPPG adalah nama-nama yang juga muncul di daftar kontraktor bansos, proyek infrastruktur daerah, dan — kalau mau telusuri lebih jauh — penyedia konsumsi kampanye politik.
Silang saja sendiri. Buka portal LPSE dan LKPP, cocokkan dengan database penerima bantuan pandemi, dan anda akan menemukan bahwa banyak dari nama-nama itu bertahan lintas rezim dengan variasi tipis. Ini bukan tuduhan tanpa dasar; ini pola yang terdokumentasi oleh banyak jurnalis investigasi independen.
Sistem patronage bekerja seperti protokol routing kuno: yang punya akses mendapat bandwidth prioritas, yang tidak punya antri di belakang. Bedanya, di jaringan komputer ini disebut nepotism dan diperbaiki dengan audit. Di sini disebut “pemberdayaan ekonomi lokal” dan dilindungi oleh narasi bahwa vendor-vendor ini menyerap pekerja lokal dan menyumbang ke lingkungan sekitar. Kritik terhadap mereka gampang dicap sebagai serangan terhadap ekonomi kerakyatan.
Brasil punya CAE. Kita punya WhatsApp group.
Yang menarik dari perbandingan Brasil adalah struktur akuntabilitasnya. PNAE tidak hanya sebuah program — ia adalah hukum federal. Setiap sekolah yang menerima dana PNAE wajib membentuk Conselho de Alimentação Escolar (CAE), dewan monitoring yang terdiri dari orang tua, guru, dan anggota masyarakat sipil. CAE punya akses ke buku pembelian, bisa menolak tagihan yang tidak wajar, dan laporan mereka dipublikasikan di portal Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Siapa saja bisa mengunduh angka konsumsi, komposisi menu, dan identitas vendor — tanpa perlu permintaan resmi.
Hasilnya, audit publik terhadap PNAE terjadi secara terus-menerus, bukan hanya setelah skandal. India menemukan pola serupa lewat audit Comptroller and Auditor General (CAG) 2015 terhadap Mid-Day Meal Scheme: ditemukan over-reporting jumlah siswa, kebocoran dana, indisipliner keuangan, dan kualitas makanan yang buruk di beberapa negara bagian. Temuan itu tidak menggugurkan program — justru memperkuatnya, karena rekomendasi CAG dipakai untuk meredesain PM-POSHAN.
Di Indonesia, mekanisme monitoring SPPG yang berlaku di lapangan masih berbasis WhatsApp grup kecamatan. Laporan konsumsi dikirim manual, verifikasi penerima dilakukan dengan tandatangan di atas kertas, dan sebagian besar dapur tidak punya sistem pencatatan digital yang konsisten. Kementerian Keuangan punya dashboard publik per kanwil, tapi itu data agregat — bukan data per-SPPG yang bisa diaudit warga. Ketika kita mengelola program dengan pagu yang satu setengah kali lipat lebih besar dari anggaran Kementerian Kesehatan di 2025, ketidakmampuan melihat ke dalam sistem bukan defisiensi teknis. Itu blind spot fiskal yang sistematis.
Anomali yang naik kelas, Juni 2026
Saya menulis paragraf ini setelah membaca timeline dua minggu terakhir — bukan dari imajinasi.
10 Juni 2026: koalisi masyarakat sipil menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta. 13 Juni: pemerintah mengumumkan evaluasi besar MBG. 17 Juni: DPR menyatakan akan menekan BGN untuk mengaudit seluruh SPPG. 23 Juni: dalam rapat dengan Menteri Kesehatan, seorang anggota DPR menyebut ada sekitar 5.000 dapur MBG yang “diduga fiktif” — artinya terdaftar dan menerima dana, tapi keberadaannya tidak bisa diverifikasi di lapangan.
Pada minggu yang sama, DW Indonesia memberitakan penahanan sejumlah pejabat BGN. BBC Indonesia menuliskan bahwa MBG sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan program ini “memakan” sekitar sepertiga dari pos anggaran pendidikan, padahal konstitusi dan UU Sisdiknas tidak pernah memberikan dasar alokasi itu. Terakhir — dan ini yang paling janggal — BGN melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 resmi menghentikan penyaluran MBG selama 22 Juni hingga 13 Juli. Alasan resminya: libur sekolah. Alasan yang lebih jujur: program ini tidak siap diaudit tepat di tengah pengusutan.
Kalau ini adalah program yang dieksekusi dengan baik, ia tidak akan butuh berhenti tepat ketika DPR mulai bertanya. Brasil tidak pernah menghentikan PNAE selama libur sekolah dengan SE khusus; mereka menjalankannya sebagai bagian dari struktur birokrasi yang sudah mapan. Indonesia menjalankan MBG seperti peluncuran produk — dengan tenggat marketing, bukan dengan tenggat operasional.
Vendor fiktif, pekerja yang tidak terlihat
Klaim 5.000 dapur fiktif bukan isapan jempol politisi. Di balik angka itu ada masalah yang lebih dalam: dapur MBG dijalankan dengan model kemitraan, dan verifikasi kemitraan itu dilakukan oleh BGN sendiri. Ketika auditor adalah entitas yang sama dengan operator, yang diaudit punya insentif kuat untuk melaporkan unit yang tidak ada. Database SPPG akan terlihat sehat dari spreadsheet; dari lapangan, ia adalah fabrikasi kolektif.
Bersamaan dengan itu, muncul laporan tentang kekerasan terhadap pekerja dapur SPPG perempuan — yang kebanyakan direkrut dari komunitas lokal dengan kontrak informal dan upah di bawah standar. Ketika program terbesar negara dijalankan dengan struktur ketenagakerjaan seperti ini, kerentanannya bukan hanya fiskal; ia juga sosial. Tapi karena isu ini tidak menghasilkan viralitas media yang sama dengan kasus keracunan, ia tenggelam di antara headline lain.
India menemukan pola yang sama pada 2010-an di Mid-Day Meal Scheme: perempuan yang memasak di dapur sekolah dibayar sangat rendah, tanpa perlindungan kerja, dan sering dilecehkan oleh pengawas lokal. Temuan audit CAG 2015 akhirnya memasukkan dimensi gender dan ketenagakerjaan, bukan hanya finansial. Indonesia belum sampai di sana.
Optimasi yang tidak sampai
Saya tidak akan berpura-pura bahwa MBG adalah program yang salah secara konsep. Menyediakan makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita adalah kebijakan yang masuk akal. Brasil melakukannya. India melakukannya. Thailand, Finlandia, dan Jepang juga melakukannya. Yang berbeda dari Indonesia adalah kombinasi tiga hal: cakupan yang ambisius, biaya per siswa yang paling tinggi di antara negara-negara dengan program serupa, dan absennya mekanisme audit publik yang sebanding.
Tanpa telemetry, tanpa audit independen yang bisa diunduh publik, tanpa perlindungan whistleblower untuk pelapor anomali distribusi, anggaran satu triliun rupiah hanya akan menghasilkan satu miliar foto kegiatan seremonial. Brasil sudah membuktikan bahwa program seperti ini bisa bertahan tujuh puluh tahun — tapi hanya jika negara mau repot membangun sistem yang bisa diaudit warga, bukan hanya sistem yang bisa dipresentasikan di istana.
Log ditutup. Optimasi yang tidak sampai adalah jenis failure mode yang paling mahal: program tetap jalan, anggaran tetap naik, tapi hasilnya tidak pernah bisa dihitung ulang dari luar gerbang istana.